1. Tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya
   
2. Tujuan membantu mengkoordinasi keputusan dan pengambilan keputusan
   
3. Tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaa prestasi organisasi
   
4. Tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan misi.

• Pemilihan produk yang dirancang oleh perusahaan
  
• Pengolahan produk
  
• Strategi periklanan
  
• Kebijakan harga
  
• Sifat persaingan
  
• Bentuk perekonomian

• Mendefinisikan organisasi
  
• Mengkoordinasi keputusan
  
• Menyediakan norma
  
• Sasaran yang lebih nyata
  
• Maximize profit
  
• Maximize the value of the firm
  
• Minimize cost

1. Adanya kesulitan menentukan apakah manajemen suatu perusahaan
   memaksimumkan nilai perusahaan atau hanya memuaskan pemiliknya
   sembari mencari tujuan lainnya.
2. biaya dan manfaat dari setiap tindakan harus dipertimbangkan sebelum
   keputusan diambil.
3. kritikan atas tanggung jawab sosial

• Risk-Bearing Theory of Profit, dibutuhkan perusahaan untuk masuk dan bertahan dibeberapa bidang yang memiliki risiko di atas rata-rata. Frictional Theory of Profit laba timbul sebagai akibat dari gesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang.
  
• Monopoly Theory of Profit, Beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan mengenakan harga yang tinggi dibandingkan dengan harga pada pasar persaingan. Innovatioan Theory of Profit Laba ekonomi adalah imbalan karena pengenalan dari inovasi yang berhasil.

• Anggota sebagai pemilik (owners) dan sekaligus pengguna (users/customers)
  
• Owners : menanamkan modal investasi
  
• Customers : memanfaatkan pelayanan usaha koperasi dengan maksimal
  
• Kriteria minimal anggota koperasi
  
  • Tidak berada di bawah garis kemiskinan & memiliki potensi ekonomi
    
  • Memiliki pola income reguler yang pasti
    

• Status dan motif anggota koperasi
  
• Bidang usaha (bisnis)
  
• Permodalan Koperasi
  
• Manajemen Koperasi
  
• Organisasi Koperasi
  
• Sistem Pembagian Keuntungan (Sisa Hasil Usaha)

• https://sites.google.com/site/bentukbadanusaha/
• http://ahim.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9895/BAB+5.+SHU.pp
• http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/ekonomi-koperasi/tujuan-dan-fungsi-koperasi
• http://www.indodetik.com/2012/09/optimisasi-ekonomi-dalam-memaksimumkan.html
• http://malikiaumiddin.blogspot.com/2013/01/koperasi-ekonomi-bab-4-6.html

Nama : Shintya Permatsari
NPM : 26212989
Kelas : 2EB12
Mata Kuliah : Ekonomi Koperasi

1. Bentuk Organisasi

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

A. Menurut Hanel

Bentuk organisasi koperasi menurut Hanel Merupakan bentuk koperasi / organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum dan dapat didefiniskan dengan pengertian hukum. Sub sistem koperasi adalah individu ( pemilik dan konsumen akhir ), pengusaha, perorangan/kelompok ( pemasok/supplier ) dan Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat. Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan.

B. Menurut Ropke

Bentuk organisasi koperasi menurut Ropke Koperasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang para anggotanya adalah juga pelanggar utama dari perusahaan tersebut.

• Identifikasi Ciri Khusus
  
• Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)
  
• Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)
  
• Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)
  
• Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)
  
• Sub sistem
  
• Anggota Koperasi
  
• Badan Usaha Koperasi
  
• Organisasi Koperasi

C. Di Indonesia

Bentuk organisasi di Indonesia Merupakan suatu susunan tanggung jawab para anggotanya yang melalui hubungan dan kerjasama dalam organisasi perusahaan tersebut.

Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas

• Rapat Anggota,
• Wadah anggota untuk mengambil keputusan
  
• Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas :
  
• Penetapan Anggaran Dasar
  
• Kebijaksanaan Umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)
  
• Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus
  
• Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan sertapengesahan Laporan Keuangan
  
• Pengesahan pertanggung jawaban
  
• Pembagian SHU
  
• Penggabungan, pendirian dan peleburan

2. Hirarki Tanggung Jawab



A. Pengurus

Pengurus koperasi adalah pemegang kuasa Rapat Anggota untuk mengelola koperasi, artinya pengurus hanya boleh melakukan segala macam kreasi manajemen yang tidak keluar dari koridor keputusan Rapat Anggota.

1. Tugas

• Mengelola Koperasi dan Usahanya
  
• Mengajukan Rancabgan Rencana kerja, budget dan belanja koperasi
  
• Menyelenggarakan rapat anggota
  
• Mengajukan laporan keuangan pertangungjawaban
  
• Maintenance daftar anggota dan pengurus

2. Wewenang

• Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan
  
• Meningkatkan peran koperasi

B. Pengelola

Pengelola ( Manajer ) koperasi adalah mereka yang diangkat dan diperhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional.

• Karyawaan / pegawai yang diberikan kuasa dan wewenang oleh pengurus
  
• Untuk mengembangkan usaha dengan efisien & profesional
  
• Hubunganya dengan pengurus bersifat kontrak kerja
  
• Diangkat & diberhentikan oleh pengurus

C. Pengawas

Pengawas dipilh oleh Rapat Anggota untuk mengawasi pelaksanaan keputusan Rapat Anggota Tahunan dan juga idiologi. Tugas pengawas tidak untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan oleh koperasi sesuai dengan idiologi, AD/ART koperasi dan keputusan Rapat Anggota.

Menurut UU 25 Tahun 1992 pasal 39 :

• Bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan dan oengelolahan koperasi
  
• Berwenang untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang diperlukan 

3. Pola Manajemen



Prof. Ewell Paul Roy mengatakan bahwa manajemen koperasi melibatkan 4 (empat) unsur yaitu: anggota, pengurus, manajer, dan karyawan. Menurut Suharsono Sagir, sistem manajemen di lembaga koperasi harus mengarah kepada manajemen partisipatif yang di dalamnya terdapat kebersamaan, keterbukaan, sehingga setiap anggota koperasi baik yang turut dalam pengelolaan (kepengurusan usaha) ataupun yang di luar kepengurusan (angota biasa), memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam organisasi koperasi (Anoraga dan Widiyanti,1992).

• Menggunakan gaya manajemen yang partisipatif
  
• Terdapat pola job description pada setiap unsur dalam koperasi
  
• Setiap unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang berbeda (decision area)
  
• Seluruh unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang sama (shared decision areas)

a. Rapat Anggota

• Diatur dalam UU No.25 Tahun 1992 pasal 17-20
  • Orang-orang
    
  • Badan Hukum koperasi
    
• Kewajiban para anggota
  
  • Mengamalkan asas, landasan dan sendi koperasi
    
  • Menghadiri dan aktif dalam rapat anggota
    
  • Melunasi simpanan yang telah ditentukan
    
  • Aktif dalam proses koperasi
    
  • Mengikuti pendidikan yang diadakan tentang perkoperasian
    
  • Kewajiban bersama atas kerugian yang diderita
    
  • Hak Para anggota
    
  • Mengikuti RAT sekaligus menyampaikan gagasan
    
  • Memilih/dipilih menjadi anggota pengurus/ badan penasehat
    
  • Mendapatkan pelayanan yang sama
    
  • Melakukan pengawasan jalannya koperasi
    
  • Menerima bagian dari SHU
    
  • Mengemukakan pendapat/ saran dalam rapat
    
  • Menuntut diadakannya RA berdasar AD/ART
    
  • Berhenti atau diberhentikan sebagai anggota
    
  • Minta berhenti atas kemauan sendiri
    
  • Meninggal dunia
    
• Di berhentikan oleh pengurus karena :
  
  • Tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan koperasi
    
  • Merugikan koperasi
    
  • Rapat anggota
    
  • Diatur dalam UU No.25 Tahun 1992 pasal 22

1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi
2. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar

• Rapat anggota menetapkan

• Anggaran dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART)
  
• Kebijaksanaan umum koperasi
  
• Pemilihan,pengangkatan, dan pemberhentian pengurus, badan pemeriksa, dan dewan penasehat/pengurus
  
• Rencana kerja, APB koperasi dan pengesahan laporan keuangan
  
• Pengesahan pertanggungjawaban pengurus
  
• Pembagian sisa hasil usaha
  
• Penggabungan, peleburan pendirian dan pembubaran koperasi
  

b. Pengurus

• Tugas pengurus koperasi:

1. Mengelola Koperasi dan usahanya
   
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
   
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota
   
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
   
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
   
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

 Wewenang pengurus koperasi :

1. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan
   
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
   
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota
   
4. Mengangkat pengelola.

 Tanggung jawab pengurus koperasi :

1. Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, kelalaiannya; menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya
   
2. Dapat dituntut oleh penuntut umum
   
3. Bila mengangkat pengelola maka bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut

c. Manajer/Pengelola

• Manajer Koperasi

1. Pengurus koperasi dapat mengangkat manajer yang diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi.
   
2. Rencana pengangkatan manajer diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan.
   
3. Manajer bertanggung jawab kepada pengurus.
   
4. Hubungan kerja manajer dengan pengurus berdasarkan perikatan.
   
5. Sebenarnya, manajer membayar dirinya sendiri berdasarkan kemampuannya dalam mengelola usaha.
   
6. Manajer menanggung kerugian usaha koperasi karena kelalaian dan kesengajaannya.

• Tugas Manajer :

1. Melaksanakan usaha koperasi.
   
2. Mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan & belanja koperasi kepada pengurus.
   
3. Memberikan pelayanan usaha kepada anggota.
   
4. Membuat studi kelayakan usaha koperasi.
   
5. Membuat laporan perkembangan usaha koperasi.

• Wewenang Pengelola :

1. Mengangkat dan memberhentikan karyawan atas persetujuan pengurus.
   
2. Meningkatkan prestasi kerja karyawan.

Daftar Pustaka

http://slide123.weebly.com/buku-koperasi.html
http://ninaauliana.blogspot.com/2013/01/tugas-wewenang-dan-tanggung-jawab.html

Nama : Shintya Permatasari
NPM: 26212989
Kelas: 2EB12
Mata Kuliah : Ekonomi Koperasi #

I. Pengertian Koperasi

• Landasan Idiil ( pancasila )
  
• Landasan Mental ( Setia kawan dan kesadaran diri sendiri )
  
• Landasan Struktural dan gerak ( UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 )

Koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi :

• Fungsi Sosial
  
• Fungsi Ekonomi
  
• Fungsi Politik
  
• Fungsi Etika

Berikut adalah definisi koperasi

Jadi, dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu :

• Koperasi adalah perkumpulan orang-orang ( Association of persons )
  
• Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan ( Voluntarily joined together ).
  
• Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai ( to achieve a common economic end ).
  
• Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis ( formation of a democratically controlled business organization )
  
• Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan ( making equitable contribution to the capital required ).
  
• Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang ( Accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking )

Definisi di atas terdiri dari unsur-unsur berikut yaitu :

• kumpulan orang-orang
  
• bersifat sukarela
  
• mempunyai tujuan
  
• organisasi usaha yang dikendalikan secara demokratis
  
• kontribusi modal adil
  
• menanggung kerugian bersama dan menerma keuntungan secaraadil .

“ There is no single definition (for coopertive) which is generally accepted, but the common principle is that cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective “.

Berdasarkan batasan koperasi ini , koperasi Indonesia mengandung 5 unsur yaitu :

• Koperasi adalah badan usaha
  
• Koperasi Indonesia adalah Koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
  
• Koperasi Indonesia adlah koperasi yang bekerja sama dengan prinsip-prinsip koperasi
  
• Koperasi adalah “Gerakan Rakyat”
  
• Koperasi berazaskan Kekeluargaan

II.Tujuan Koperasi

Berikut ini adalah tujuan pembentukan koperasi di Indonesia:

• Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya
  
• Memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya
  
• Membangun tatanan perekonomian nasional

Tujuan dari adanya Koperasi menurut :

• UU No. 25/1992 Pasal 3
  Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
• UU No. 25/1992 Pasal 4 Fungsi Koperasi
  
  • Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
    
  • Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
    
  • Memperkokoh perekonomian rakyat sbg dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sbg sokogurunya.
    
  • Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi .

III. Prinip-Prinsip Koperasi

Prinsip – prinsip koperasi adalah garis –garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai – nilai tersebut dalam praktik. Berikut adalah prinsip-prinsip koperasi

• Prinsip pertama : keanggotaan Sukarela dan Terbuka
  
• Prisip kedua : Pengendalian oleh Anggota Secara demokratis
  
• Prinsip ketiga : Partisipasi Ekonomi Anggota
  
• Prinsip keempat : Otonomi Dan Kebebasan
  
• Prinsip kelima : Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi
  
• Prinsip keenam : Kerjasama diantara Koperasi
  
• Prinsip ketujuh : Kepedulian Terhadap Komunitas

Beberapa prinsip – prinsip koperasi yang didapatkan dari berbagai sumber, sebagai berikut :

Hans H. Munkner menyarikan 12 prinsip koperasi yang ditunkan dari 7 variabel gagasan umum.

12 prinsip koperasi :

• Keanggotaan bersifat sukarela
  
• Keanggotaan terbuka
  
• Pengembangan anggota
  
• Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
  
• Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis
  
• Koperasi sbg kumpulan orang-orang
  
• Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi
  
• Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
  
• Perkumpulan dengan sukarela
  
• Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
  
• Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
  
• Pendidikan anggota

7 variabel gagasan umum :

• Menolong diri sendiri berdasarkan kesetiakawanan ( self-help based on solidarity )
  
• Demokrasi ( democracy )
  
• kekuatan modal tidak diutamakan ( neutaralited Capital )
  
• ekonomi ( Economy )
  
• Kebebasan ( Liberty )
  
• Keadilan ( Equity )
  
• Memajukan kehidupan social melalui pendidikan ( Social Advancement Through Education )

Prinsip – prinsip koperasi rochdale menurut bentuk dan sifat aslinya :

• Pengawasan secara demokratis ( Democratic Control )
  
• Keanggotaan yang terbuka ( Open membership )
  
• Bunga atas modal dibatasi ( a fixed or limited interest on capital )
  
• Pembagian sisa hasil usaha ( SHU ) kepada anggota sebanding dengan jasa masing – masing anggota ( The distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases )
  
• Penjualan sepenuhnya dengan tunai ( Trading strictly on a cash basis )
  
• Barang – barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan ( Selling only pure and unadulterated goods )
  
• Netral terhadap politik dan agama ( Political and religious neutrality )

Prinsip – prinsip koperasi Rochdale ini selanjutnya merupakan landasan kerja koperasi :

• Pembelian barang secara tunai
  
• Harga jual sama dengan harga barang pasar setempat
  
• Mutu barang baik, timbangan dan ukurannya benar
  
• Pemberian bunga atas modal dibatasi
  
• Keuntungan dibagi berdasarkan banyaknya pembelian
  
• Sebagian keuntungan dipergunakan untuk cadangan dana pendidikan, dan dana social
  
• Keanggotaan terbuka untuk umum, netral terhadap agama dan politik

Prinsip Raiffeisen adalah sebagai berikut :

• Swadaya
  
• Daerah kerja terbatas
  
• SHU untuk cadangan
  
• Tanggung jawab anggota tidak terbatas
  
• Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
  
• Usaha hanya kepada anggota
  
• Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

Untuk itu Raiffeisen memupuk modal dari para pemilik modal dengan bunga yang sangat rendah.
Landasan dan cara kerja yang ditempuh oleh F.W Raiffeisen adalah :

• Petani dibiasakan untuk menabung
  
• Adanya pengawasan terhadap pemakaian kredit
  
• Keanggotaan dibatasi agar antar anggota dapat saling mengenal dan dapat bekerja sama dengan baik
  
• Pengelolaan oleh anggota dan tidak mendapat upah
  
• keuntungan bersih menjadi milik bersama

Koperasi ini menjadi kredit union dan Basnk Perkreditan Rakyat yang kemudian dikenal sebagai Bank Raiffeisen.

Untuk membentuk koperasi kredit atau Bank Tabungan Kredit adalah dengan cara :

• Membeli saham untuk menjadi anggota
  
• Mengumpulkan modal dari penyambung yang mau memberikan uangnya sebagai modal
  
• Membatasi pinjaman untuk jangka pendek
  
• Menetapkan wilayah kerja diperkotaan
  
• Menggaji para pengurus
  
• Membagi keuntungan kepada para anggota

Herman Schulze yang dikembangkan didaerah pinggiran kota ( urban ).
Inti prinsip Herman Schulze adalah sebagai berikut :

• Swadaya
  
• SHU untuk cadanan dan untuk dibagikan kepada anggotanya
  
• Tanggung jawab anggota terbatas
  
• Pengurus bekerja dengan mendapatkan imbalan
  
• Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

• Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat .
  
• Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara .
  
• Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada).
  
• SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing .
  
• Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus .
  
• Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional.
  

PRINSIP / SENDI KOPERASI MENURUT UU NO. 12/1967

• Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia
  
• Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi
  
• Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
  
• Adanya pembatasan bunga atas modal
  
• Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
  
• Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
  
• Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
  
• Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
  
• Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
  
• Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
  
• Kemandirian
  
• Pendidikan perkoperasian
  
• Kerjasama antar koperasi

Sumber:

• http://4.bp.blogspot.com
  
• http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi
  
• http://alfiantoromdoni.blogspot.com
  
• http://seftiean.wordpress.com
  
• http://niniezkhairunnisa.blogspot.com
  
• http://ikesetiani.wordpress.com
  
• http://uthiiputrii.blogspot.com
  

Nama : Shintya Permatasari 
NPM : 26212989
Kelas : 2EB12

1. Konsep Koperasi

a. Konsep Koperasi Barat

Konsep Koperasi Barat mempunyai sisi positif, diantaranya :

• Anggota memiliki kepentingan yang sama, sehingga akan selalu bersinergi/bekerjasama dengan baik satu sama lainnya.
• Setiap individu sebagai anggota yang memiliki tujuan yang sama dapat berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko yang sama.
  
• Keuntungan yang dibagikan sesuai dengan kesepakatan atau metode yang telah ditetapkan oleh semua anggota koperasi.
  
• Keuntungan yang tidak dibagikan dimasukan kedalam cadangan kas koperasi.
  Konsep Koperasi Barat mempunyai dampak, baik dampak langsung maupun tidak langsung terhadap anggotanya.

• Dampak Langsung koperasi barat terhadap anggotanya
  
  • Promosi kegiatan ekonomi anggotanya.
    
  • Pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan SDM, pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan dan bekerjasama antar koperasi secara horizontal dan vertikal.
• Dampak tidak langsung koperasi barat terhadap anggotanya
  
  • Pengembangan kondisi sosial ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan.
    
  • Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil.
    
  • Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang wajarantara produsen dengan pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan kecil.
    

b. Konsep Koperasi Sosialis

c. Konsep Koperasi Negara Berkembang

2. Latar belakang timbulnya aliran koperasi

a. Keterkaitan ideologi, sistem perekonomian dan aliran koperasi
Secara garis besar, ideologi negara-negara di dunia ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

• Liberalisme/kapitalisme
  
• Sosialisme
  
• Tidak termasuk liberalisme maupun sosialisme

IDEOLOGI	SISTEM PEREKONOMIAN	ALIRAN KOPERASI
Liberalisme/ Kapitalisme	Sistem Ekonomi Bebas Liberal	Yardstick
Komunisme / Sosialisme	Sistem Ekonomi Sosialis	Sosialis
Tidak termasuk Liberalisme dan Sosialisme	Sistem Ekonomi Campuran	Persemakmuran (Commonwealth)

b. Aliran koperasi
Aliran Koperasi menurut Paul Hubert Casselman terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :
1. Yardstick

• Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian Liberal.
  
• Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi.
  
• Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri
  
• Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama dinegara-negara barat dimana industri berkembang dengan pesat. Spt di AS, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dll.
  

2. Sosialis

• Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.
  
• Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia

3. Persemakmuran ( Commonwealth )

• Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat
  
• Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat “Kemitraan (partnership)”, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.

“Kemakmuran Masyarakat Berdasarkan Koperasi” karangan E.D. Damanik, Membagi koperasi menjadi 4 aliran atau schools of cooperatives berdasarkan peranan dan fungsinya dalam konstelasi perekonomian negara, yakni

• Cooperative Commonwealth School
  • Aliran ini merupakan cerminan sikap yang menginginkan dan memperjuangkan agar prinsip-prinsip koperasi diberlakukan pada bagian luas kegiatan manusia dan lembaga, sehingga koperasi memberi pengaruh dan kekuatan yang dominan di tengah masyarakat.
  • M. Hatta dalam pidatonya tgl. 23 Agustus 1945 dengan judul “Indonesia Aims and Ideals”, mengatakan bahwa yang dikehendaki bangsa Indonesia adalah suatu kemakmuran masyarakat yang berasaskan koperasi (what we Indonesias want to bring into existence is a Cooperative Commonwealth)
• School of Modified Capitalism / School of Competitive Yardstick
  • Suatu paham yang menganggap koperasin sebagai suatu bentuk kapitalisme, namun memiliki suatu perangkat peraturan yang menuju pada pengurangan dampak negatif dari kapitalis.
• The Socialist School
  • Suatu paham yang menganggap koperasi sebagai bagian dari sistem sosialis
• Cooperative Sector School
  • Paham yang menganggap filsafat koperasi sebagai sesuatu yang berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme, dan karenanya berada di antara kapitalis dan sosialis.

3. Sejarah perkembangan koperasi

a. Sejarah lahirnya koperasi

Tahun	Keterangan
1844	di Rochdale Inggris, lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa ini
1852	Jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit
1862	dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian “The Cooperative Whole Sale Society (CWS)
1818-1888	koperasi berkembang di Jermandipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Fredrich W.Raiffesen
1808-1883	koperasi berkembang di Denmark dipelopori oleh Herman Schulze
1896	di London terbentuklah ICA (International Cooperative Alliance) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

b. Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia

Tahun	Keterangan
1895	di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia (Sukoco,“Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”). Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dkk mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk menolong teman sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang. Bank Simpan Pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, diberi nama “De  Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” = Bank Simpan Pinjam para ‘priyayi’ Purwokerto. Atau dalam bahasa Inggris “the  Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank  for Native Civil Servants”
1920	diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur voor Volks-credietwezen. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia.
12 Juli 1947	diselenggarakan kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya
1960	Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya
1961	diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin
1965	Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 th 1965, dimana prinsip NASAKOM (Nasionalis, Sosialis dan Komunis) diterapkan di Koperasi. Tahun ini juga dilaksanakan Munaskop II di Jakarta
1967	Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perkoperasian disempurnakan dan diganti dengan UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi

Sumber :

• http://ocw.gunadarma.ac.id
  
• http://santikusuma12.blogspot.com
  
• http://tarekstory.blogspot.com
  
• http://fikribsa.blogspot.com